LUBUKLINGGAU – Masih ingat robohnya proyek laboratorium bangunan SMP Negeri 13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD) Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, Cor menggunakan bata merah. Sebelumnya pihak pemborong dikonfirmasi melalui telpon mengelak, tidak ada yang salah, karena sudah ada konsultannya. “dimana salahnya, silakan hubungi konsultan, semua ada di konsultan,”tegasnya. Namun, setelah terbit berita di media ini, dirinya …
Read More »Tag Archives: Kpk
Ungkap Oknum Perkim Lubuklinggau “Main Proyek”, Benarkah !
LUBUKLINGGAU – Diketahui publik sebagaimana telah diberitakan sebelumnya dimedia massa, bahwa puluhan massa dari Forum Rajawali Indonesia gelar aksi demo di Kejati Sumsel pada bulan September lalu, sekaligus melaporkan dugaan keterlibatan kepala Dinas Perkim Kota Lubuklinggau dalam proyek bantuan Gubernur Sumatera Selatan dan meminta penyelidikan atas dugaan korupsi serta penyalahgunaan wewenang jabatan. Disebutkan, rilis berita berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun …
Read More »Proyek PUPR dan Perkim Lubuklinggau Kurang Volume Capai Miliaran
LUBUKLINGGAU – Fantastis, 16 paket proyek tahun 2023 kurang volume mencapai satu miliar empat ratus juta rupiah lebih. Tercatat pada lampiran pemeriksaan audit BPK Sumatera Selatan proyek tersebut dianggarkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Telah disetorkan setorkan sebesar seratus sembilan puluh tiga juta lebih dari …
Read More »Ternyata, Belanja Perkim Lubuklinggau Tak Sesuai Rekening
LUBUKLINGGAU – Tahun 2023 Pemkot Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkim menganggarkan dan merealisasikan belanja barang dan Jasa yang dianggarkan pada belanja modal namun tidak tepat alias tidak sesuai rekening. Diketahui, berdasarkan audit BPK Sumatera Selatan dari hasi pemeriksaan uji petik atas dokumen penganggaran, laporan pertanggungjawaban salah satunya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Lubuklinggau. Jika belanja modal …
Read More »Luar Biasa, Terbongkar Permainan Iklan Media DPRD Mura
MUSI RAWAS – Realisasi belanja iklan media online tidak dapat ditelusuri kebenarannya di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) Provinsi Sumatera Selatan. Pasalnya, sebanyak enam ratus lebih media online rata-rata biaya iklan yang tercatat mulai sebesar lima ratus ribu rupiah, hingga jutaan rupiah. Bahkan, ada rekan pers yang mengeluhkan terkait tagihan iklan di DPRD Musi Rawas, ada dugaan penyimpangan dalam …
Read More »Diharapkan KPK-RI Awasi, Proyek PUBM Mura Tak Taat Aturan
Pembayaran yang asal bayar, asal cair, para pihak tidak memperhitungkan mulai dari bobot kemajuan fisik hingga kualitas.
Read More »9 SKPD Deposit BBM, Isi Pakai Kupon, SPBU 24.316.187 Milik Siapa…?
MUSI RAWAS – Mekanisme pengisian BBM sistem deposit dan sewaktu mengisi pakai kupon tanpa tercantum kadaluarsa, pengakuan PPTK tidak memahami pembelian BBM di SPBU 24.316.187 dengan cara deposit benarkah demikian. PPTK tidak mampu bekerja secara proesional terkesan ada hal yang membuat dirinya tidak bisa berbuat banyak terkait kegiatan menjadi tanggung jawabnya, jika begitu milik siapa SBU tersebut. Terlebih, PPTK dan …
Read More »“Siasat” Fasilitas Rumah Jabatan Sekda MUSI RAWAS
MUSI RAWAS – Siasat gunakan uang negara agar “kantong tak kering” dari beberapa belanja program fasilitasi rumah jabatan sekretaris daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Pertama, kegiatan makanan dan minuman rumah, belanja naturan dan pakan rumah jabatan mtangga sekretaris daerah menelan lima ratusan juta rupiah lebih dari bulan januari hingga desembar tahun 2022. Dilaksanakan rutin setiap bulan …
Read More »Rumusan Kementerian Terabaikan, Tunjangan Rumah DPRD Mura Bengkak
MUSI RAWAS – Seolah tiada henti setiap tahun BPK menemukan pengelolaan dan pelaksaan anggaran tidak sesuai ketentuan, termasuk rumus perhitungan kementerianpun terkait penetapan tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 tetap saja diabaikan oknum Sekwan tidak berdasarkan kajian akurat sehingga membengkaknya anggaran, entah seolah tidak tahu aturan padahal DPR tempat kajian serta menggodok, membuat aturan. …
Read More »